WartaDepok.com – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Depok serius mengawasi calon wali kota dan wakil wali kota dari incumbent serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemerintah Kota Depok di Pilkada 2020.
Pengawasan ini lebih ke penggunaan fasilitas negara dan basis konsituen para calon wali dan wakil wali kota dari incumbent yang selama ini menjadi basis suara.
“Untuk pengawasan ini kami (Bawaslu Depok) merangkul kaum milenial di seluruh Depok untuk mengawasi perhelatan Pilkada 2020 nanti, sekarang ini sudah tahapan ,” kata ketua Bawaslu Depok Luli Barlini kepada wartawan di Wisma Hijau, Kecamatan Cimanggis, Kamis (19/12/2019).
Selain merangkul kaum milenial, Luli juga mempersilakan masyarakat Depok untuk melaporkan ke Bawaslu bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh para calon wali dan wakil wali kota di Pilkada nanti.
Tapi pelaporan yang diberikan sambung Luli harus ada bukti otentik.
“Kami menunggu masyarakat Depok bila ada yang lapor kecurangan dan pelanggaran selama Pilkada Depok. Tapi pelapor wajib mengisi foam A bersama bukti, nantinya akan ditindak lanjuti ,”
Kendati demikian, pelapor pelanggaran baik itu dari kaum milenial dan masyarakat Bawaslu Depok akan menjamin keselamatan dan keamanan pelapor .
“Dijamin keselamatan dan kita akan keep ,” ucap Luli.
Lalu terkait pelanggaran ASN yang mendukung salah satu calon di pemilihan wali kota dan wakil wali kota kata dia, akan dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) .
Untuk terkait sanksinya, kata Luli, diserahkan ke pihak KASN untuk diberikan sanksi .
“KASN yang berikan sanksi, kita hanya melaporkan saja,” pungkasnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Depok Wili Sumarlin mengajak elemen masyarakat untuk berpartisipasi sebagai pemantau independen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020 mendatang.
“Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktivitas pengawasan saat Pilkada Kota Depok tanggal 23 September 2020,” kata Wili Sumarlin.
Jajaran Bawaslu baru pertama kali mengikutsertakan kalangan muda sebagai pemantau independen saat Pilkada Depok 2020.
Meski begitu kalangan anak muda juga pernah melakukan pemantauan di ajang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif lalu.
“Kami harap kaum muda ikut partisipasi mengawasi Pilkada Depok , ” kata dia.
Dia menuturkan bahwa pemilu bukanlah sekedar ajang seremonial politik belaka yang menaikan partisipasi politik masyarakat.
Pengawasan partisipatif dilakukan untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi.
“Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih,” pungkas dia. (Wan/WD)
