WartaDepok.com – Miris melihat beberapa UPTD Puskesmas di Depok membuat poster digital, meminta bantuan warga untuk Alat Pelindung Diri (APD), membuat Wakil Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo berang.
Pasalnya, anggaran tanggap darurat sudah disetujui oleh DPRD Depok sekitar Rp 75 miliar, untuk covid-19. Namun nyatanya, belum ada aksi nyata yang signifikan dari Pemkot Depok, yang ada saat ini hanya gerakkan spontan dari warga untuk pencegahan.
HTA, sapaannya, mempertanyakan kepada Wali Kota Depok, anggaran APBD 75 Miliar untuk penanggulangan covid-19 seperti apa. Puskesmas-puskesmas di Depok masih belum mendapatkan APD dari pemerintah sehingga mereka butuh donasi dari pihak lain.
“ini ada apa nih Pemkot Depok? Di gugus tugas juga khususnya di Damkar dan penanggulangan bencana sangat memprihatinkan peralatan mereka. Masker yang dibawah standar, baju khusus pelindung diri juga tidak ada. Uang 75 Miliar dikemanain?,” tanya HTA, Sabtu (28/3/2020).
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok ini juga mempertanyakan perihal penempatan SDM dalam gugus tugas penanganan covid-19. Dimana Kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Dadang Wihana, yang menjadi ketuanya.
“Gugus tugas aja itu salah penempatan orangnya. Masa Kadishub yang jadi ketuanya. Kenapa bukan Sekda (Yang juga seorang dokter), atau Kadinkes yang paham soal penanganan medis,”
“Artinya wali kota menyusun tim gugus tugas penanganan covid-19 masih berpikir politis-nya,” tegas HTA.
HTA menambahkan, masyarakat nanya gerakannya apa. Jangan hanya imbauan di spanduk di sepanjang jalan, yang hanya terpampang foto dirinya besar, namun tulisan pencegahan covid-19 kecil saja.
“Kalau sekelas wali kota hanya bisa mejeng-mejeng di spanduk, ya sama aja. Orang lain juga bisa, gak perlu jadi wali kota. Masyarakat butuh aksi bukan mau lihat foto wali kota dimana-mana gak jelas tujuannya,” tukas HTA.
Sebelumnya, Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengungkapkan, pihaknya akan mengikuti ketentuan dan arahan dari Menteri Kesehatan bahwa yang menggunakan masker adalah orang yang sakit. Dirinya tidak menginginkan masyarakat ramai-ramai membeli bahkan memborong masker.
“Kalau pemerintah membeli masker itu untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Kami sudah menerima informasi saat ini sulit mendapatkan masker, ini kan akibat itu tadi banyak orang sehat yang borong masker,” katanya beberapa waktu lalu.
Dikatakan Idris, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah memberikan bantuan 10 ribu masker untuk Kota Depok.
“Masker ini nanti akan kami salurkan ke rumah sakit dan puskesmas, jika nanti ada pasien yang sakit dan membutuhkan maka akan dikasihkan. Memang 10 ribu enggak cukup, namun kami kan sudah memiliki banyak stok di rumah sakit,” jelasnya. (mia/WD)
