Debat Paslon Publik Bahas Penahanan Ijazah Siswa, Ini Penjelasan Pihak Sekolah Negeri di Depok

  • Whatsapp
Salah satu warga menyaksikan debat pertama Calon Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok dalam Pilkada 2020 secara daring di kanal YouTube KPU Kota Depok di kawasan Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Minggu (22/11). Pasangan calon nomor urut 1, Pradi Supriatna-Afifah Alia serta nomor urut 2, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono melakukan debat publik dengan tema tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan hukum di Kota Depok dalam era kebiasaan baru.(Ahmad Fachry/WartaDepok.com)

WartaDepok.com – Tokoh masyarakat sekaligus pengamat sosial, Berlin Panggabean melalui keterangannya menyatakan calon Wakil Wali Kota Afifah Alia telah melakukan pembohongan publik dan pencemaran nama baik institusi pendidikan di Kota Depok saat debat ketiga yang disiarkan langsung di televisi swasta.

Afifah kata dia, telah menyatakan ada penahanan ijazah siswa di SMP Negeri 12, tapi kenyataan bohong.

Read More

“Sebagai warga Depok, saya terkejut benarkah masih ada penahanan ijasah di sekolah negeri, saya curiga, karena setahu saya SDN dan SMPN, tidak dipungut biaya,” Berlin Panggabean, Selasa (8/12/2020).

Bahkan dirinya, mencoba menelusuri kebenaran hal tersebut dan hasilnya berbeda dari kenyataannya.

“Saya mencoba menelusuri kebenarannya, ternyata yang terjadi berbeda dari yang dinyatakan,“ ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 12 Depok, Antoni mengatakan, dirinya pernah mendapat telpon dari Rudi Kurniawan (anggota DPRD Depok) pada tanggal 25 November yang merekomendasikan ada yang mau mengambil ijazah.

Kata dia, masih tertahan di SMPN 12 Depok dan meminta diambil

Ketika itu Antoni meminta waktu, di WA tersebut juga di sampaikan tanda bukti kelulusan atas nama Faisal Dwi Anggara, KK dan KTP orang tua atas nama Ekawati.

Keesokannya, kata dia, Rudi Kurniawan kembali menelepon karena masih konsentrasi dengan peringatan Hari Guru.

“Jadi orang tua diberi waktu Jumat 27 November 2020, untuk mengambil ijasah anaknya dan telah diberikan, yang jadi persoalan kami dan TU SMPN 12, tidak ada penahanan IJASAH,” tegasnya.

Antoni menuturkan Sekolah mengakui memang ada yang belum mengambil ijasah meski sudah diberitahu, mereka memaklumi, karena masa Pandemi.

“Mungkin siswa yang kini sudah bersekolah di jenjang yang lebih tinggi, belum merasa memerlukan. Masalah pembuatan foto, buku tahunan dan itu juga sudah dianggap clear oleh mereka.

Bagi kami itu tidak ada sangkut pautnya dengan sekolah, itu urusan OSIS dan Komite Sekolah,” ujar Antoni.

Apalagi ini kata dia, baru hitungan satu bulan. Bahkan kata dia, tahun-tahun sebelumnya pun sudah biasa siswa baru mengambil ijasah pada saat diminta fotocopy dan legalisir oleh sekolahnya yang baru.

“Kadang sampai dua tiga bulan setelah ijasah keluar, dan itu bukan karena ada masalah penahanan ijasah dengan alasan apapun, ini tidak benar, cobalah yang bicara itu langsung datang ke sekolah,” pungkasnya. (Wan/WD)

Related posts



banner 300300