DPRD Depok Ajukan Bansos Sebanyak 20 Ribu KPM Terancam Gagal

  • Whatsapp

WartaDepok.com – DPRD Kota Depok telah mengajukan bansos jaring pengaman sosial (JPS) untuk 20.000 KPM dengan nilai sebesar Rp250 ribu per KPM.

Namun bansos JPS DPRD Depok itu tersebut terancam tidak akan terealisasi karena Dinas Sosial Kota Depok tak sanggup melakukan verifikasi data.

Read More

“Nilai bansos nya sama dengan bansos Pemkot sebelumnya Rp250.000 per KPM. Cuman dari 20.000 data KPM yang masuk, Dinsos ngga sanggup verifikasi,” kata Anggota DPRD Kota Depok Ikravany Hilman Senin (18/05).

Bansos JPS DPRD tersebut bersumber dari pengalihan anggaran kegiatan aspirasi dewan sebesar Rp5.1 miliar.

Seluruh anggota DPRD mengumpulkan data KTP dan KK warga terdampak di wilayah dapil mereka masing-masing hingga terkumpul sebanyak 20.000 KPM.

“Kami (DPRD) kan ngga boleh menyalurkan, ya udah kami supplay data ke Dinsos buat mereka verifikasi biar ngga berbenturan dengan data bansos Provinsi dan bansos Pusat yang ada di Dinsos. Setelah verifikasi data nanti Dinsos yang menyalurkan. Itu pun masih kelabakan mereka,” ucapnya.

Ikravany mengaku menyerahkan sebanyak 400 data warga terdampak seminggu yang lalu. Namun hingga saat ini kurang dari 100 data calon KPM yang baru terverifikasi oleh Dinsos Kota Depok.

“Ada data dari anggota dewan yang salah atau kurang lengkap, sudah saya lengkapi. Tapi kan harusnya sejak awal dia (Dinsos) kasih format ke kami donk?,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Depok Usman Haliyana mengatakan, kendala verifikasi data warga yang diusulkan oleh DPRD. Karena banyak data yang diajukan sudah tercatat sebagai KPM pada bansos JPS Provinsi maupun Pusat.

“Kan KPM bansos ngga boleh double. Itu banyak data yang mereka (dewan) ajukan sudah terdaftar di bansos Provinsi maupun bansos Pusat. Hari ini mau dirapatkan hasilnya dengan dewan,” tutur Usman saat dikonfirmasi wartawan. (Wan/WD)

Related posts