Ini Keputusan Pemerintah Soal Penumpukan Penumpang KRL

  • Whatsapp
Ilustrasi /Shutterstock

WartaDepok.com – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan memutuskan untuk menerapkan paket kebijakan yang lebih komprehensif guna menangani fenomena penumpukan penumpang KRL Jabodetabek pada waktu tertentu khususnya di wilayah Bogor.

Penumpukan yang terjadi sejak Adaptasi Kebiasaan Baru tersebut merupakan
konsekuensi dari penegakan protokol kesehatan di KRL yang menuntut kewajiban pengurangan kapasitas.

Read More

Sementara pada sisi lain meski masih berlaku kebijakan pengaturan demand, namun pada kenyataannya aktivitas pelaju masih cukup signifikan pada waktu tertentu, sehingga sering terjadi penumpukan penumpang yang tidak terakomodir KRL.

Sejauh ini kebijakan Pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan bus gratis setiap Jum’at sore dan Senin Pagi yang telah dilakukan sejak Mei 2020
lalu.

Dalam perjalanannya setelah dilakukan evaluasi dipandang perlu kebijakan yang lebih komprehensif agar terwujud solusi yang berkelanjutan terhadap permasalahan tersebut.

Kepala BPTJ, Polana B. Pramesti menjelaskan bahwa evaluasi yang melibatkan berbagai pihak diantaranya para pakar/pemerhati transportasi telah berhasil memetakan karakteristik pengguna KRL.

“Hasil pemetaan ini menjadi landasan kami dalam menyusun kebijakan yang lebih
menyeluruh dan tentunya juga mempertimbangkan kemungkinan pandemi masih berlangsung lama,” jelas Polana.

Oleh karena itu kebijakan yang diambil menurut Polana pada prinsipnya
harus mampu menjamin ketersediaan layanan transportasi dengan tetap menegakkan protokol kesehatan, menjangkau keseluruhan segmen masyarakat serta berdampak positif pada aspek keberlanjutan layanan transportasi itu sendiri.

Hasil pemetaan yang dilakukan menunjukkan bahwa karakteristik masyarakat pengguna KRL cukup beragam mulai dari kalangan status sosial ekonomi bawah hingga status sosial ekonomi menengah.

Mereka yang berasal dari status sosial ekonomi bawah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sarana transportasi KRL karena harga tiket yang terjangkau bagi mereka.

Sementara itu ternyata terdapat juga pengguna KRL dari kalangan status sosial menengah yang mau dan mampu memanfaatkan layanan komuter selain KRL dengan harga tiket yang lebih tinggi, asal sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

“Kebijakan yang diambil harus mampu
mengakomodir kondisi dan kepentingan mereka semua, sehingga pada masa pandemi ini jika terpaksa melakukan aktivitas mereka dapat mengakses layanan transportasi yang memadai dengan penerapan protokol kesehatan,” urai Polana.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah telah memutuskan beberapa langkah dalam satu paket kebijakan sebagai berikut :

Pertama, pengurangan secara bertahap layanan bus gratis bagi pengguna KRL hingga Desember 2020.

Bus gratis tetap dipertahankan hingga akhir tahun 2020, namun keberadaanya secara
bertahap akan dikurangi.

Langkah ini terutama untuk mengakomodir kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada KRL karena kemampuan finansial yang terbatas, manakala mereka tidak tertampung sarana KRL karena keharusan penegakan protokol kesehatan.

Pengurangan bus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dinamika kondisi yang terjadi di setiap saat.

Kedua, penyediaan dan peningkatan layanan bus JR Connexion di wilayah Bogor dan
sekitarnya.

Kebijakan ini ditujukan untuk mengakomodir kelompok pengguna KRL yang memiliki
kemampuan finansial lebih untuk memanfaatkan moda lain manakala mereka tidak terakomodir KRL.

Layanan bus Jabodetabek Residence Connexion (JR Connexion) merupakan layanan bus “jemput bola” dengan titik pemberangkatan dari tempat yang
berdekatan dengan pemukiman calon penumpang menuju titik-titik tertentu di Jakarta.

Sifat layanan bus ini adalah point to point, pada pagi hari (jam berangkat kantor) dari daerah pemukiman menuju titik tertentu di Jakarta dan pada sore hari (jam pulang kantor) dari titik tertentu di Jakarta menuju pemukiman yang menjadi tujuan asal layanan tersebut.

Dalam 2 minggu terakhir telah diluncurkan layanan baru JR Connexion di Sentul City
(Kabupaten Bogor) serta di Perumahan Taman Sari Persada (Kota Bogor).

Peluncuran di Taman Sari Persada ini merupakan yang pertama di Kota Bogor, yang akan berlanjut dengan peluncuran JR Connexion di area pemukiman sekitar Stasiun Bogor pada hari ini Senin 3
Agustus 2020.

Saat ini masih terus berlangsung penjajagan untuk membuka rute-rute baru JR Connexion di wilayah Kota Bogor.

Ketiga, penataan Angkot Terintegrasi dengan Transjabodetabek. BPTJ saat ini tengah meminta kepada semua Pemerintah Kota/Kabupaten di Jabodetabek
tidak terkecuali Bogor untuk mengajukan skema subdisi kepada Pemerintah Pusat guna penataan angkot di wilayah masing agar dapat terintegrasi dengan layanan Transjabodetabek.

Seperti halnya yang terjadi di Kota Bogor, sebenarnya saat ini sudah terdapat layanan bus Transjabodetabek dari Terminal Bus Baranangsiang dan Terminal Bubulak menuju terminal terminal bus yang ada di DKI Jakarta dan bahkan Bekasi.

Jika Transjabodetabek ini dapat
terintegrasi dengan baik secara sistem dengan angkot yang ada di Kota Bogor maka akan dapat diandalkan menjadi angkutan alternatif.

Apalagi sebagai angkutan umum reguler
berjadwal, Transjabodetabek yang di Kota Bogor ini sangat memungkinkan untuk diberikan subsidi sehingga tarifnya lebih terjangkau lagi.

Jika hal ini dapat terealisasikan pada tahun
depan, maka dapat menjadi alternatif moda bagi pengguna KRL yang memiliki keterbatasan finansial mengingat bus gratis hanya berlangsung hingga akhir tahun ini.

Sejauhmana paket kebijakan sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik sangat tergantung pada kerjasama dan partisipasi semua pihak.

Oleh karena itu Kepala BPJT Polana B.
Pramesti berharap semua pihak khususnya Pemerintah Daerah di Jabodetabek untuk tanggap secara aktif dalam proses implementasi kebijakan ini. (wan/WD)

Related posts