Komisi D DPRD Depok Kunjungi BPJAMSOSTEK

  • Whatsapp

WartaDepok.com – BPJAMSOSTEK Depok telah dikunjungi Komisi D DPRD Kota Depok belum lama ini.

Kunjungan itu sebagai kegiatan silaturhami dan Komisi D ingin mengethui permasalahan serta perlindungan tenaga kerja saat  masa pandemi COVID-19 di Kota Depok.

Read More

“Kami memaparkan dari 737.188 tenaga kerja formal ada 456.916 yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan dari 357.150 tenaga kerja informal sudah ada 31.138 yang terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kepala BPJAMSOSTEK  Depok, Indra Iswanto, Kamis (25/3/2021).

Dari data tersebut, kata Idra memang masih banyak tenaga kerja yang belum terlindungi jaminan sosial atau belum menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

“Mungkin kurangnya sosialisasi dari kami, dan juga kurangnya awerness dari pekerjanya sendiri,” ucapnya.

Kedepannya, BPJSAMSOSTEK Depok akan melakukan sosialisasi lebih masif, sehingga para pekerja bisa semakin banyak yang terlindungi, termasuk di dalamnya pedagang kecil dan lainnya.

“Sebenarnya kami sudah melaksanakannya, namun kami akan mencoba lebih masif lagi. Serta bekerjasama dengan perusahaan agar lebih optimal lagi,” sambungnya.

Sesuai dengan imbauan Pemerintah Daerah yaitu, memiliki tanggungjawab sosial lingkungan terhadap pekerja rentan di lingkungan, karena masih banyak pekerja khususnya di sektor informal seperti pedagang kaki lima, petani, nelayan, dan juga para difabel yang masih belum terlindungi. karena mereka juga memiliki resiko dalam bekerja.

Pada pelaksanaan kunjungan kerja BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok, menurutnya DPRD Kota Depok mengapresiasi kerja teman-teman di BPJS Ketenagakerjaan dalam melayani pekerja di masa pandemi ini.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Supariyono mengatakan, sebenarnya kunjungan DPRD bukan terkait pengawasan, karena BPJSAMSOSTEK tidak langsung di bawah kontrol pemerintah daerah.

“Tapi ini lebih kepada koordinasi saja, ingin tahu kemanfaatan dari BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

DPRD Kota Depok mempertanyakan alasan kenapa belum seluruh pekerja terdaftar di BPJAMSOSTEK  atau  BPJS Ketenagakerjaan. Dan ternyata, alasannya karena belum adanya penegak hukum bagi perusahaan yang pekerjanya belum menjadi peserta.

“Walaupun secara aturan itu wajib agar pekerja terlindungi, namun masih saja ada yang membandel. Maka dari itu, Peraturan Walikota (Perwal) yang dibuat oleh Walikota ingin ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” jelasnya.

“Kami siap jika memang dilakukan dalam bentuk Perda. Kinerja BPJS Ketenagakerjaan menurut kami sudah bagus sejauh ini terkait pelayanan,” sambungnya.

Dia berharap, semua pekerja bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya pemerintah daerah juga harus ikut hadir untuk meningkatkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Misal nanti ada tenaga kerja yang kecelakaan dan mengakibatkan cacat permanen, tidak harus pakai kas daerah. Itu perumpamaan ya, jangan sampai juga sih musibah itu terjadi, hanya contoh saja,” pungkasnya.

Related posts



banner 300300