WartaDepok.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok siap menerima pemberian vaksin Covid-19 dari Pemerintah Pusat. Vaksin tersebut nantinya akan diberikan secara gratis kepada masyarakat Kota Depok.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Novarita mengatakan, hingga kini pihaknya masih menunggu petunjuk lanjutan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).
“Kami masih menunggu surat resmi dari Pemerintah Pusat untuk tindak lanjut pemberian vaksin Covid-19,” katanya dikutip dari situs resmi Pemerintah Kota Depok, Minggu (20/12/20).
Novarita mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan kebijakan pemberian vaksin yaitu diprioritaskan bagi usia 18-59 tahun. Total vaksin yang diberikan 60 persen dari jumlah penduduk di Kota Depok.
Dikatakannya, untuk masyarakat yang berusia di bawah 18 tahun atau di atas 59 tahun, jika ingin mendapatkan vaksin harus menggunakan surat rekomendasi dari tenaga kesehatan.
Sebab, lanjutnya, vaksin yang kini sedang dikembangkan adalah untuk kelompok dewasa.
“Vaksin ini dikhususkan untuk kelompok usia dewasa dan efektif menangkal virus Covid-19,” tambahnya.
Sebelumnya, menindaklanjuti pernyataan sekaligus arahan Presiden Joko Widodo atas rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 gratis bagi masyarakat Indonesia, pemerintah masih akan menunggu persetujuan dari hasil uji klinis yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa persetujuan dari BPOM sangat penting dan diperlukan terutama untuk menjamin keamanan dan efektivitas dari masing-masing jenis vaksin yang akan digunakan.
Berdasarkan Kepmenkes No. 01.07/MENKES/9860/2020, ada 6 (enam) jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia yaitu vaksin dari PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corp (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd.
“Saya kira BPOM tidak akan main-main. Saya jamin BPOM profesional, jadi tentu tidak main-main sebab menyangkut hidup mati orang.
Saya juga pesankan selalu harus betul-betul berpresisi tinggi dan tidak bisa dikurangi,” ujarnya saat menjadi narasumber pada acara Seminar Daring Nasional Forum Kebangsaan Seri 2 dengan tema Vaksinasi Covid-19 (Negara dan Rakyat Siap), Jumat (18/12).
BPOM sendiri merupakan lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK.
Muhadjir menekankan bahwa yang terpenting ialah BPOM harus dapat memastikan sejauh mana vaksin itu dapat membangkitkan imunitas dan apakah imunitas yang dibangkitkan oleh vaksin itu mampu menangkal virus.
Boleh jadi, menurutnya, vaksin itu bisa membangkitkan imunitas tapi belum daya tahan tubuh tersebut mampu menangkal vius.
“Kita tidak mungkin memvaksinasi yang sekadar aman tapi tidak efektif, apalagi yang tidak aman dan tidak efektif. Jadi bola sebetulnya ada di tangan BPOM atau yang disebut dengan emergency use authorization,” ucap Menko PMK. (Wan/WD)
