WartaDepok.com – Mantan ketua DPRD Kota Depok periode 2004-2009 Rintis Yanto mengomentari program calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada Pilkada Depok 2020.
Program yang disorot adalah Rp 500 juta per-RW setiap tahunnya.
Ia mengatakan program tersebut dinilai tidak realistis, sebab untuk struktural pemerintah paling bawah adalah di tingkat kelurahan.
“Yang menjadi persoalan adalah kendala struktural kita di pemerintahan tidak sampai RW. Struktural kita ada di tingkat bawah yaitu kelurahan atau desa, ” kata Rintis di Jatijajar belum lama ini.
Menurut Rintis, program tersebut RW dijadikan subjek program pembangunan.
Namun ia pun tidak tahu seperti apa pengelolaan uang Rp 500 juta pertahun nantinya.
“Kalau saya lihat berapa jumlah RW di Depok. Nanti program itu berjalan dan RW mengelolanya seperti apa?,” ucap Rintis.
Lebih lanjut Rintis menghitung-hitung bila di Depok ada 900 RW diberikan Rp 500 juta berarti anggaran daerah yang dikeluarkan adalah Rp 450 miliar.
Lalu untuk belanja modal Pemerintah Depok sekira Rp 900 miliar ditambah lagi program pembangunan yang memakan separuh anggaran dan program lainya.
“APBD Depok saja Rp 3,2 triliun. APBD Depok pasti kedodoran. Dibelanjakan pegawai, guru, dan lainya sudah Rp 1,7 triliun otomatis sudah berkurang menjadi Rp 1,4 triliun, itu pun masih dibagi untuk belanja langsung sekira Rp 900 miliar lalu belanja modal, bangun rumah sakit, jalan dan lain-lain. Itu tinggal Rp 450 miliar, nah lalu bagaimana program lainya, “papar Rintis.
Rintis melanjutkan, kalau program RW pertahun Rp 500 juta mungkin bentuknya bisa hibah bantuan sosial. Itu bisa dikelola oleh RW, namun tidak secara perorangan.
” Bisa tapi secara kelembagaan, misal posyandu itu bentuknya hibah. Nah hibah ini ada aturannya, itu mengacu pada Permendagri Tahun 2010 tentang pengelolaan keuangan daerah, ”
“Bansos dan hibah tidak bisa diberikan terus menerus setiap tahunnya. Program itu kan harus diberikan satu tahun. Saya kira program itu tidak realistis, ” papar dia lagi.
Kata Rintis, program itu harus matang dari sisi anggaran saja tidak mencapai total anggaran modal pemerintah kota. Meski begitu Rintis berpendapat bahwa program tersebut bagus tapi teknisnya terkendala keuangan daerah.
“Sesungguhnya (program itu) bagus, tapi terkendala teknis keuangan daerah, ” tegasnya.
Belum lagi adanya program berobat gratis di rumah sakit yang hanya dengan KTP. Ia menilai program itu akan diintegrasikan dengan program BPJS Kesehatan.
“Peserta BPJS Kesehatan di Depok saja 1,2 juta orang. Dari jumlah itu ada 257 ribu orang yang dicover oleh pemerintah untuk katagori miskin yang dibiayai oleh pemerintah, ”
“Kalau misalkan sama rata otomatis ke BPJS dikali 24 ribu perorang, ini membutuhkan anggaran berapa? . Itu tidak realistis. Visi nya bagus. Tapi tidak bisa tercapai melihat anggaran sebatas itu, ” ungkap Rintis.
Meskin pun program itu dipaksakan dengan mengenjot pendapat daerah Depok tegas dia, tidak cukup.
“Digali berapa pun. PAD Depok sebesar Rp 1,2 triliun. Digenjot lagi samapai Rp 1,5 triliun itu pun tidak cukup. Apa lagi kondisi covid -19. Anggaran kita ke bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Mungkin sifat ya pembangunan akan dikurangi. Pasti dikurangi itu intruksi presiden. Untuk di tahun 2021 proses adalah pemulihan perekonomian, ” pungkas Rintis. (Wan/WD)
