WartaDepok.com – Baku tembak kerap terjadi di Papua. TNI dan Polri dengan kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Baru baru ini dua prajurit TNI dari Yonif R 400/BR, Pratu Roy Febrianto dan Pratu Dedi Hamdani gugur dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat (22/1/2021).
Artinya persoalan ini pemerintah dengan TNI -nya tidak tinggal diam. Mereka mempertaruhkan jiwa raga dalam menjaga NKRI. Terutama Kementrian Pertahanan (Kemhan) RI.
Dalam hal masalah Papua pun salah satu perhartian Menhan Prabowo Subianto secara keseluruhan. Ini sudah sejak awal Prabowo menjabat sebagai Menhan.
Beliau terus-menerus berkoordinasi dan memastikan Papua damai dan terjaga keamanannya di satu sisi.
Berdasarkan keterangan Juru Bicara Kemhan. Menhan juga berupaya terus memastikan dukungan rakyat Papua terhadap NKRI. Selain itu, Prabowo berupaya menyelesaikan persoalan Papua lewat diplomasi internasional.
Jadi Menhan paham betul bahwa yang paling urgen dilakukan saat ini, selain memastikan keamanan dan gerakan OPM di teritorial, tetapi juga memastikan dukungan rakyat Papua terhadap NKRI, dalam bahasa beliau winning mind and heart of the people, dan tentu diplomasi internasional.
Soal anggota Komisi 1 DPR Sukamta menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan diam atas jatuhnya kembali korban dari TNI.
Sukamta pun meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Subianto segera bergerak.
Korban berjatuhan dari pihak TNI masih saja terjadi, ini seakan ada pembiaran dari pemerintah. Seingat saya bulan November lalu ada satu personil TNI gugur, kemudian masih dibulan ini ada satu lagi yang gugur,” ujar Sukamta dalam keterangannya, Minggu (24/1/2021).
Menurutnya, terus terjadinya penembakan terhadap personel TNI-Polri, menandakan intensitas gangguan Kamtibmas di Papua masih tinggi.
“Semestinya ada upaya serius mengatasi hal ini supaya tidak ada lagi korban aparat TNI-Polri dan juga warga sipil. Kami berharap Pak Menhan Prabowo segera bergerak,” ujar Sukamta.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga menyoroti pendekatan pemerintah dalam mengatasi KKB yang terlalu lunak.
Sehingga, kelompok separatis masih leluasa bergerak melakukan serangan kepada aparat dan warga sipil.
Selama ini penanganan KKB terkesan setengah hati. Coba bandingkan dengan Operasi Tinombala di Poso yang berhasil menumpas kelompok Santoso. Dalam operasi tersebut pemerintah kerahkan satuan tempur yang punya reputasi handal seperti Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus secara bersamaan,” kata Sukamta.
Hal ini yang tidak terlihat dalam upaya tangani kelompok separatis di Papua. Dugaan saya pemerintah ragu-ragu dengan langkah lebih keras karena khawatir sorotan dunia internasional yang memandang masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua,” sambungnya.
Hal ini yang tidak terlihat dalam upaya tangani kelompok separatis di Papua. Dugaan saya pemerintah ragu-ragu dengan langkah lebih keras karena khawatir sorotan dunia internasional yang memandang masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua,” sambungnya.
Karena itu, Sukamta menyarankan pemerintah melakukan langkah penyelesaian masalah di Papua secara komprehensif, dengan membentuk kementerian atau badan khusus soal Papua.
“Kenaikan dana Otonomi Khusus sebesar 0,25 persen, tidak akan berarti apa-apa jika pemerintah tidak melakukan evaluasi secara total terhadap pelaksanaan otsus dan berbagai langkah yang selama ini dilakukan,” ujar Sukamta.
