Ridwan Kamil Minta di Depok Buat Perda PSBB, Ini Kata Legislatif

  • Whatsapp
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) memantau langsung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok, Rabu (15/4/2020)

WartaDepok.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar Pjs Walikota Depok membuat Peraturan Daerah tentang PSBB.

Jika Depok sudah memiliki Perda tentang PSBB maka pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan pasal tipiring (tindak pidana ringan).

Read More

Sehingga ada hakim dan jaksa dalam satu tempat bisa mengambil keputusan penanganan pidana ringan.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman mengatakan bahwa hingga kini belum ada komunikasi dari Pemerintah Kota Depok mengenai hal tersebut.

“Nggak sampai ada komunikasi (dengan Pemerintah Kota Depok) soal perda, kalau dengan saya di Bapemperda ya, enggak tahu kalau tingkat pimpinan.

Setiap perda kan harusnya lewat Bapemperda dulu dan saya ketua Bapemperda. Belum ada usulan soal perda Covid-19 itu,” katanya, Senin (19/10).

Pihaknya akan menunggu inisiatif Pemerintah Kota Depok untuk mengusulkan raperda soal PSBB tersebut.

Menurutnya, Pemerintah Kota Depok punya segala instrumen yang diperlukan untuk menyusun rancangan peraturan yang sesuai dengan situasi lapangan karena selama ini penanganan pandemi ada di tangan mereka.

“Kalau dalam jangka waktu dekat ini mereka mau mengusulkan perda Covid-19, saya mau mengajukan pansus Covid-19 dulu,” ucapnya.

Dengan adanya Perda PSBB maka pelanggaran yang dilakukan bisa dijerat dengan tipiring.

Tujuannya untuk mendisiplinkan warga.

“Untuk pengetatan atau pendisiplinan warga kota itu kan soal yang lain lagi yang tidak cukup hanya dengan aturan tapi sejauh mana juga pemerintah kota mau menegakkan peraturan itu.

Sampai saat ini kan misalnya padahal pas PSBB kan jelas sekali ada peraturan dari pemerintah kemudian di tingkat kota ada peraturan walikota untuk PSBB,” tegasnya.

Dikatakan Ikra bahwa diperkirakan Perda PSBB tidak bisa disahkan tahun ini kalaupun diajukan dalam waktu dekat ini.

“Nggak. Ini pansus bulan November sudah jelas apa-apa saja perdanya (yang akan dibahas dari prolegda), padahal naskah akademik (raperda covid) belum ada. Gini, dia bisa diusulkan sebagai raperda di luar program pembentukan Peraturan Daerah di luar propemperda, ”

“Dulu prolegda. Itu bisa diusulkan. Tapi harus bikin naskah akademik dan naskah akademik ini nggak selesai dalam satu dan dua bulan karena kadang lebih dari satu bulan.

Naskah akademik aja dia baru masuk ke pansus padahal pansusnya sudah ada bulan November. Ini kan berkaitan dengan anggaran.

Ini dia sudah nggak cukup untuk dibahas di November maka dia akan dibahas di awal tahun, pansus di awal tahun, kalau mau dipush. Tinggal pemerintah kota mau gimana,” pungkasnya. (Wan/WD)

Related posts