WartaDepok.com – Jalan Raya Sawangan di Kota Depok, Jawa Barat menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengatasi kemacetan setiap hari.
Untuk mengatasi itu, pemerintah pusat sangat berperan karena aset jalan tersebut sudah dipindahkan ke milik pemerintah pusat.
“Aset Jalan Raya Sawangan sudah dipindahkan ke dari Pemerintah Kota Depok ke Pusat. Jadi Jalan Raya Sawangan menjadi aset Nasional, ” kata calon Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, Kamis (5/11/2020).
Imam Budi Hartono akan berupaya dan mengusahakan memperlebar jalan Raya Sawangan bila nanti terpilih bersama Mohammad Idris di Pilkada Depok 2020 ke Pemerintah Pusat yakni Kementerian PUPR.
“Mudah-mudahan, APBN banyak. Mudah mudahan kita minta ke Kementerian PUPR untuk bisa dilebarkan, ” kata Imam.
Sementara itu, Imam Budi Hartono menilai adanya jalan Tol Antasari bisa mengurangi kemacetan di jalan tersebut. Sebab, warga yang ingin ke Jakarta bisa menggunakan jalan tol tersebut.
“Mengurangi kendaraan karena Tol sudah jadi. Apa lagi sekarang proses tol sudah sampai Cipayung. Untuk perlebar jalan, kita (Idris-Imam) perjuangan ke Kementerian PUPR, ” kata Imam.
Sebelumnya, menanggapi kemacetan di Jalan Raya Sawangan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Depok Dadang Wihana membenarkan bahwa Jalan Raya Sawangan lalu lintas cukup padat.
Berdasarkan data di Dishub Depok bahwa Jalan Raya Sawangan merupakan ruas jalan dengan kepadatan cukup tinggi.
“Terutama pada peak hour atau jam sibuk dan week day atau hari biasa pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.00, lalu pukul 16.00 lalu sampai 21.00 dan weekend atau hari libur mulai 10.00 sampai dengan pukul 22.00,” kata Dadang ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Terkait pelebaran Jalan tersebut, Dadang menegaskan perlu ada intervensi pemerintah pusat.
Sebab, jelas Dadang Jalan Sawangan merupakan jalan nasional.
“Kita sedang berikhtiar advokasi pemerintah pusat untuk menggarap yang menjadi kewenangan , ” katanya.
Menurut dia, kemacetan juga disebabkan karena pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi dan pergerakan orang pada waktu bersamaan.
Selain itu, kondisi jalan itu juga memiliki kapasitas jalan yang hanya dua jalur dan ditambah dengan prilaku pengguna jalan yang tidak mau antri ini menyebabkan kemacetan.
“Kemacetan tidak hanya di Depok, ini hampir semua kota metro terjadi kemacetan. Terutama wilayah Jabodetabek, ”
Selain itu Pemerintah Depok memiliki solusi untuk mengatasi jalur macet tersebut, yaitu mulai melakukan sharing pendanaan untuk pembangunan underpass Jalan Dewi Sartika dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sebab, jalan itu merupakan kewenangan Provinsi Jabar.
“Dalam pembangunan dan penetapan alokasi dari gubernur Jabar. Saat ini pendanaan lebih besar dari APBD Depok, ” pungkasnya. (Wan/WD)
