Macet di Depok Krodit, BPTJ: Perlu Secepatnya Diterapkan Ganjil Genap

  • Whatsapp
Zidane Nasution/Ruas Jalan Margonda menjadi titik macet terparah di Kota Depok. Terlebih saat jam-jam kepulangan maupun keberangkatan kerja. Hingga kini, belum ada upaya yang 'manjur' untuk menekan kemacetan di ruas jalan tersebut.

WartaDepok.com – Direktur Bidang Prasarana BPTJ Edi Nursalam mengatakan, wacana penerapan ganjil – genap di wilayah Margonda Kota Depok harus secepatnya dilakukan. Pasalnya kebijakan tersebut adalah satu – satunya solusi dalam mengatasi kemacetan.

Hingga kini, terpantau volume kendaraan di kota berjuluk seribu belimbing ini sudah diluar kapasitas. Terlihat dari lampu lalu lintas (Traffic Light), yang sudah tak mampu mengatur arus kendaraan di persimpangan.

Read More

“Lalu lintasnya sudah jenuh, tidak bisa lagi mengandalkan lampu lalu lintas. Sehingga perlu penerapan aturan radikal yaitu ganjil – genap. Dalam artian pengendara, menggunakan jalan secara bergantian,” Ucap Edi saat ditemui di Gedung Hotel Bumi Wiyata, Margonda Depok Senin 24 Februari 2020.

Selain itu inovasi jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), sudah sepatutnya dilakukan untuk para pengendara yang melintas di Jalan Raya Margonda. Sehingga beban kendaraan dan kemacetan,  akan berkurang.

Kemudian tak kalah penting, Edi menuturkan Pemerintah Kota Depok diharapkan tetap mempertahankan angkutan umum resmi yang sudah disubsidi. Pemerintah Provinsi DKI, diakuinya telah mensubsidi transportasi umum senilai Rp 3 Trilyun.

“Itu adalah kewajiban dari Pemda yang tertulis dalam aturan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), DKI saja bisa masa Depok ga bisa mensubsidi (angkutan umum),” tegasnya.

Pendanaan subsidi transportasi umum, nantinya bisa terpenuhi lewat kebijakan ERP. Sehingga berkesinambungan, antara pendanaan yang masuk (lewat ERP) dan yang keluar (untuk subsidi angkutan umum).

“Kita harapkan 2020 ini rampung, seluruh kebijakan tersebut minimal studi – studi penerapan ERP keluar di tahun ini,” paparnya.

Sementara itu membahas lebih lanjut mengenai ERP, BPTJ merencanakan pemberlakuan aturan jalan berbayar tersebut di beberapa wilayah selain Kota Depok.

“Kami rencanakan di Tangerang, Bekasi, Tangsel (untuk ERP). Tapi ini kewenangannya ada di Pemerintah Daerah, kami hanya mendorong dan mengkoordinasikan,” tandasnya. (Wan/WD)

Related posts