Depok, Wartadepok.com – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Abdul Khoir, menekankan pentingnya akurasi data dalam rencana kerja sama pengelolaan sampah antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok dengan PT BSA.
Abdul Khoir menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat pelaksanaan kerja sama pengelolaan sampah di Gedung Paripurna DPRD Kota Depok, Selasa (2/6/2026).
Rapat strategis ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Depok, Kepala DLHK Kota Depok, Ketua DPRD, Komisi B, Komisi C, serta pihak manajemen PT BSA.
Abdul Khoir memandang positif dan menyambut baik kesiapan PT BSA sebagai pihak ketiga yang berkomitmen penuh untuk membantu mengatasi persoalan sampah di Kota Depok.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan sinergi besar ini sangat bergantung pada validitas data volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung setiap harinya.
“Harus adanya timbangan, digitalisasi juga, sehingga mobil yang masuk juga plat nomornya berapa, supirnya siapa, beratnya berapa, kan harus jelas,” ujar Abdul Khoir kepada wartawan, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa akurasi data mutlak diperlukan karena berkaitan erat dengan penentuan nilai tipping fee dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan.
Sebab, penganggaran biaya penanganan sampah tidak bisa lagi dilakukan hanya berdasarkan perkiraan kasar.
“Berapa sih yang mau dianggarkan di APBD kita untuk penanganan sampah? Ini kan enggak akan ketemu kalau cuma perkiraan,” tuturnya.
Politikus PKB Depok ini meminta Kepala DLHK Kota Depok yang baru, Reni Siti Nuraeni, untuk segera membenahi fasilitas penimbangan dan sistem pencatatan di TPA Cipayung.
Selama ini, data timbulan sampah sebesar 1.300 ton per hari dinilai masih berupa estimasi berdasarkan rumus jumlah penduduk, bukan angka riil di lapangan.
“Timbangan sampahnya, digitalisasinya seperti apa, sehingga setiap harinya tahu. Sampah yang masuk ini berapa ke TPA? Jangan cuma perkiraan,” kata Abdul Khoir.
Akurasi ini juga penting untuk menyaring armada pengangkut sampah yang masuk, mengingat ada truk berplat merah maupun plat hitam.
“Apakah benar sampah plat hitam itu sampahnya Kota Depok? Kan bisa jadi luar. Nah, hal-hal kayak gini yang harus dibenahin dulu,” imbuhnya.
Ia mengkhawatirkan, jika volume sampah tidak dipastikan secara riil, pemerintah daerah akan kesulitan jika terjadi selisih kuota dalam pelaksanaan kontrak kerja sama nanti.
“Kalau kita sudah tetap ya 1.000 ton, ternyata lebih dari 1.000 ton bagaimana? Ketika kurang ternyata kurang dari 1.000 ton bagaimana? Bayarnya ini ya dari mana? Kita tidak anggarkan untuk pembayarannya,” jelasnya.
Untuk itu, Abdul Khoir mendorong penerapan teknologi digital secara menyeluruh di gerbang TPA Cipayung sebagai solusi utama.
“Dipastikan itu kalau kita pasang CCTV, pasang jembatan timbang, digitalisasi masuknya mobil, jelas semuanya,” ucap Abdul Khoir.
Mengenai kelanjutan penandatanganan kontrak kerja sama, Abdul Khoir menyebut pihak ketiga sudah sangat siap dan kini tinggal menunggu kesiapan teknis dari Pemkot Depok.
“Kalau PT BSA mah tinggal tergantung kesiapan kita. Kita maunya berapa, kan kayak gitu kan, tapi kan harus dipastikan dulu jumlah berapa yang harus kita kelola di sana,” ungkapnya.
Di sisi lain, peningkatan anggaran penanganan sampah ini diproyeksikan akan naik signifikan hingga hampir dua kali lipat dari postur anggaran sebelumnya.
Oleh karena itu, Abdul Khoir meminta DLHK Depok segera melakukan pengkajian mendalam dan menyeluruh terhadap kemampuan postur APBD daerah.
Meskipun membutuhkan kajian yang matang, ia menegaskan bahwa program kerja sama pengelolaan sampah ini harus tetap dilaksanakan demi kebaikan warga Depok.
“Kenaikan yang cukup signifikan dari DLHK, sekarang anggaran berapa, harus naik hampir kedua kali lipatnya. Iya, tapi itu harus dilaksanakan juga, harus dilaksanakan,” pungkas Abdul Khoir.
