WartaDepok.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Depok, Senin (17/11/2025).
Ketua Fraksi PKB DPRD Depok, Siswanto, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Depok yang telah menyusun RAPBD 2026 dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Depok dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyusunan RAPBD 2026, yang tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas,” ujar Siswanto.
Total APBD Kota Depok 2026 tercatat sebesar Rp4,39 triliun, dengan pendapatan daerah sebesar Rp4,16 triliun dan belanja daerah Rp4,39 triliun. Defisit Rp232 miliar tertutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama. Fraksi PKB menilai komposisi anggaran ini masih dalam batas fiskal yang diperbolehkan.
Dalam pandangannya, Fraksi PKB menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk peningkatan pajak daerah, digitalisasi layanan pajak, dan perluasan basis wajib pajak baru. “Optimalisasi PAD harus terus diperkuat melalui pengembangan digitalisasi pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak,” kata Siswanto.
Fraksi PKB juga menyoroti potensi besar dalam sektor retribusi daerah. Mereka mendorong standarisasi tarif layanan publik serta modernisasi pengelolaan parkir, persampahan, dan pemanfaatan aset daerah. Selain itu, Fraksi PKB menilai bahwa program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus mendapat perhatian utama dalam APBD 2026.
“Penentuan prioritas sangat penting agar alokasi anggaran benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan Kota Depok,” jelasnya. Fraksi PKB juga menegaskan bahwa seluruh pembangunan infrastruktur harus disertai kajian manfaat agar tidak tumpang tindih, serta memastikan bahwa APBD berpihak pada masyarakat kecil dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga Depok.
Di akhir pandangannya, Fraksi PKB menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi secara konstruktif dalam pembahasan lanjutan Raperda APBD 2026 demi kemajuan Kota Depok.
