WartaDepok.com – Visi dan misi pasangan Walikota Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono di Pilkada Depok memiliki visi dan misi dan kampanye.
Visi misi dan program kampanye ini menurut Imam Budi Hartono, sudah melewati tahapan matang dan sudah pasti diaplikasikan.
“Kami (Idris-Imam) optimis bisa melakukan hal itu dengan catatan pasangan calon Idris-Imam memang di tanggal 9 Desember 2020 nanti. Insya Allah, teruskan perjuangan wahai sahabat, ” kata Imam Budi Hartono, Minggu (27/9).
Sebelumnya, Calon Wali dan Wakil Wali Kota Depok Mohammad Idris-Imam Budi Hartono mempersiapkan 10 janji kampanye bilamana terpilih dalam Pilkada Serentak 2020.
Salah satu janjinya adalah program Rp 5 miliar per kelurahan dimana uang tersebut diperuntukkan memberdayakan masyarakat dari tingkat terbawah.
Ketua Tim Sukses Idris-Imam, Hafid Nasir menuturkan, dana ini nantinya dapat dipergunakan untuk program pemberdayaan seperti karang taruna dan pelaku UMKM.
“Itu merupakan janji kampanye. Dananya bisa digunakan untuk program pemberdayaan di tingkat kelurahan, seperti Karang Taruna dan para pelaku UMKM.
Hal ini menjadi upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok,” tutur Hafid kepada wartawan, Minggu (13/09).
Ia mengatakan, Kota Depok memiliki 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan.
Jika nantinya tiap kelurahan mendapat kucuran Rp 5 miliar maka total dana APBD yang akan dikucurkan sebesar Rp 315 miliar.
Mengenai kesanggupan APBD digunakan untuk program tersebut, Hafid menjawab hal itu bisa dan mampu dilakukan.
“Kalau dari sisi alokasi anggaran untuk kesehatan 10 persen dari APBD sudah harus terpenuhi, minimal 20 persen untuk anggaran pendidikan sudah menjadi kebijakan pemerintah harus di optimalkan,” ujar Hafidz.
“Tapi kan kedepan bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau bab itu sudah tidak harus dibahas, karena sudah harus masuk dalam rancangan kegiatan APBD.
Nantinya kan bagaimana Kiai Idris dan Pak Imam memimpin,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Hafidz mengatakan, pemberian dana kelurahan ini dimaksudkan untuk mewujudkan program pemberdayaan di tingkat kelurahan dengan lebih baik.
Sehingga program pemberdayaan masyarakat bisa lebih diintensifkan di tingkat kelurahan dan akan dilakukan pendampingan agar memberikan hasil yang baik.
“Salah satunya pelaku usaha mikro bisa lebih intens dan masif dilakukan, jadi tidak hanya sekadar pelatihan yang dilakukan tapi bagaimana bentuk pelatihan ini ada program pendampingan sehingga tingkat keberhasilan bisa tercapai diatas 80 persen,” ujarnya.
Hafidz juga memaparkan nantinya akan dilakukan kajian lebih dulu terhadap pemberian program tersebut lantaran tiap-tiap kelurahan memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda.
Seperti di Bojongsari, ada budidaya ikan hias, karena tidak hampir semua kelurahan ada budidaya ikan hias.
Sebelumnya, Bakal Calon Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono memiliki gagasan untuk kemaslahatan umat. Gagasan tersebut adalah menambah anggaran dana kelurahan menjadi Rp 5 miliar per tahun.
Yang mana nanti anggaran itu diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur tingkat kelurahan agar lebih cepat dan efisien.
“Insha Allah, bila nanti saya terpilih nanti maka dana kelurahan akan saya tingkatkan menjadi Rp 5 miliar per tahun. Kalau sekarang sudah Rp 2,7 miliar maka tinggal menambah Rp 2,3 miliar lagi.
Kalau dikali 63 (sesuai jumlah kelurahan di Kota Depok) jumlahnya tidak lebih dari Rp 200 miliar,” ujarnya.
Imam mengatakan, alasan penambahan dana kelurahan tersebut lantaran melihat kondisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Kota Depok selama bertahun-tahun selalu hampir Rp 600 miliar.
Karenanya perlu komitmen untuk menggunakan anggaran tersebut demi kepentingan masyarakat dan berupaya untuk menyerap APBD dengan sebaik-baiknya.
“Alasan lain penambahan anggaran kelurahan tak lain adalah banyaknya masyarakat yang tidak kebagian anggaran dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
Maka dengan penambahan ini, lebih banyak yang mendapatkannya terutama dari sisi pembangunan ekonomi, sosial, dan pemuda,” kata Imam.
Nantinya, sambung Imam, dalam dana kelurahan tersebut bisa dipergunakan untuk pemberdayaan pemuda khususnya yang tergabung dalam panji Karang Taruna. Bukan itu saja, dana kelurahan juga dapat diperuntukkan penambahan insentif RT/RW dari sisi kinerja.
“Kalau sekarang baru Rp 800 ribu atau Rp 1,2 juta nanti akan ditambahkan anggaran kinerjanya. Semakin kinerjanya baik maka hasilnya akan semakin baik.
Dalam anggaran itu nanti akan diberi porsi untuk kegiatan PKK, Posyandu dan kegiatan-kegiatan keagamaan,” ujar Imam.
Pria yang akrab disapa IBH ini optimis niatan tersebut akan terealisasi. Ia memilih anggaran tersebut dapat terserap dengan baik dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat daripada terjadi SILPA.
“Daripada anggaran sisa lebih baik dimanfaatkan langsung untuk masyarakat. Kenapa bisa dimanfaatkan langsung beda sama proyek, kalau proyek itu ada sisa ketika anggaran Rp 5 miliar ditawar Rp 4 miliar sisanya Rp 1 miliar.
Begitu juga dengan pembebasan yang mana tidak berhasil maka terjadi SILPA. Beda dengan masyarakat, anggaran Rp 2 miliar di kelurahan selalu habis bahkan kurang.
Masih banyak masyarakat yang di Musrenbang tidak kebagian anggaran maka kita tambah. Kita berharap bila strategi ini kita terapkan, SILPA akan semakin berkurang,” pungkasnya. (Wan/WD)
