WartaDepok.com – Pemerintah Kota Depok menyebut kerugian akibat banjir di awal tahun baru 2020 berjumlah sekitar Rp 9 miliar. Namun, perhitungan belum tuntas.
“50-an persen sudah sampai Rp 9 M (miliar). Nah ini belum semuanya, artinya yang (sudah) kita hitung. Ini sedang kita hitung,” kata Wali Kota Depok Mohammad Idris kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Depok, di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (6/1/2020).
Idris mengatakan ada sejumlah hambatan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor di Depok. Salah satunya adalah pengadaan melalui lelang yang membutuhkan waktu lebih lama.
“Misalnya kayak bencana longsor seperti itu, kalau dananya lebih dari Rp 1 M (miliar) harus dilelang. Nah itu yang kita komunikasikan ke Kementerian Dalam Negeri, kalau bisa nggak usah lelang. Kalau lelang kan lama lagi,” ujarnya.
Idris menyebut Pemkot Depok mengandalkan biaya tak terduga (BTT) dari APBD 2020.
Pemkot Depok akan meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memasukkan Depok ke dalam daerah status tanggap darurat bencana.
“Kita sudah minta supaya dikeluarkan SK Gubernur (tentang penetapan daerah tanggap darurat bencana banjir dan longsor), supaya penggunaan dana BTT di (APBD) Provinsi (Jabar) bisa membantu Kota Depok.
Hingga kini menurut Idris masih ada ratusan pengungsi akibat banjir di Kota Depok. Posko-posko juga disiagakan di seluruh kecamatan.
“Setiap wilayah ada posko-posko ada dan setiap kelurahan sudah diperintahkan utk sif-sifan untuk menjaga terus,” kata Idris.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menyebut banjir awal tahun baru 2020 yang melanda Kota Depok sebagai banjir terbesar yang pernah terjadi. Titik banjir di Kota Depok disebutnya mencapai 80 titik.
“Ini sebelumnya nggak pernah terjadi, paling hebat mungkin sekitar 20-25 titik, ini 80 titik,” ujar Pradi dalam sambutan apel pagi di Balai Kota Depok, Senin (6/1/2020).
Dia mengatakan banjir sudah surut. Namun, dia meminta posko-posko di daerah aliran sungai dan titik rawan banjir disiapkan.
“Posko-posko ini selain posko pantau di daerah aliran sungai, itu ada beberapa titik yang diperkirakan beberapa titik wilayah yang memang menjadi titik-titik banjir. Kemudian juga posko-posko dapur umum, nah ini juga disiapkan masyarakat, kita support mereka. Kemudian juga tentunya kesehatan dari puskesmas terkait ini, kami siagakan sampai 24 jam,” ujarnya.
Dia juga meminta jajarannya tetap berkoordinasi dengan pihak lain terkait banjir. Pradi menegaskan koordinasi penting untuk mempercepat bantuan jika banjir susulan terjadi.
“Jangan lupa terus membangun komunikasi terkait dengan info-info kondisi di lapangan dengan masyarakat, dengan organisasi menjadi mitra kita, entah itu LPM, RT, RW atau mungkin organisasi tanggap darurat, seperti Tagana, tetap bangun komunikasi supaya kita atau kami cepat memberikan bantuan kepada masyarakat,” ucapnya. (Wan/WD)
