DPP Partai Gelora Indonesia Serahkan Keputusan Dukung Paslon ke Pengurus Tingkat Kota

  • Whatsapp

WartaDepok.com – Jelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020, seluruh partai mulai mempersiapkan diri untuk terjun dalam ajang kontestasi politik ini.

Di Kota Depok, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menetapkan calonnya yaitu Mohammad Idris Abdul Somad (masih berstatus sebagai Wali Kota Depok) dan Kadernya Imam Budi Hartono.

Read More

Sementara itu, di kubu lain yaitu Partai Gerindra akan mengusung nama Pradi Supriatna (kini masih berstatus Wakil Wali Kota Depok) di dampingi kader PDI – Perjuangan Afifah Alia.

Lalu bagaimana dengan partai – partai non parlemen? Apakah mereka sudah siap berkoalisi atau tetap memposisikan diri netral.

Salah satu partai non parlemen yaitu Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, menyatakan telah melakukan koordinasi dengan kedua pasangan calon.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfudz Siddiq mengatakan secara prinsip pihaknya telah mengarahkan seluruh struktur kepartaian untuk ambil bagian dalam Pilkada.

“Meskipun belum menjadi peserta pemilu dan pemilukada, namun partisipasi ini kita dorong agar partai gelora mensosialisasikan idenya bagi pembangunan masyarakat yang mengikuti pilkada.

Sekaligus memberikan dukungan kepada calon yang dipandang memiliki ide sejalan dan berkolaborasi dengan partai gelora,” kata Mahfudz, saat ditemui usai kegiatan Partai Gelora di Rumah Kabeda Jalan KH Usman, Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok Sabtu (29/8).

Mahfudz menuturkan, dari hasil survei pihaknya masyarakat Kota Depok menginginkan kepemimpinan baru, melihat banyaknya harapan dari masyarakat yang belum terpenuhi.

“Ini hasil yang kami rekam, ada arus kuat yang menginginkan kepemimpinan baru. Dengan terobosan dan ide yang lebih baik terutama Kota Depok ini dekat dengan Ibu Kota DKI Jakarta sehingga, perlu di wujudkan kemajuan yang progresif,” bebernya.

Namun, pihaknya tidak memberikan arahan khusus kepada DPD untuk berkoalisi dengan salah satu pasangan calon. Seluruh ya diserahkan kepada pengurus daerah.

“Arahan atau pandangan khusus, gak ada tapi prinsipnya keputusan dari bawah (DPD) kita tunggu kalau sudah ada rekomendasinya baru kita tindak lanjuti,” jelasnya. (Wan/WD)

Related posts