Pradi Ungkap Alasannya Bakal Sering ‘Nongkrong’ di Kelurahan

  • Whatsapp
Pradi Supriatna saat berada di Kampung Banjaran Pucung, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kamis (22/10).

WartaDepok.com – Mengambil sesi berkantor di kelurahan yang ada di Kota Depok, adalah salah satu langkah yang akan diambil Calon Wali Kota Depok, Pradi Supriatna.

Pasangan Afifah Alia, dengan nomor urut satu di Pilkada Depok 2020 ini beralasan untuk memastikan program pemerataan di tiap RW berjalan ketika terpilih menjadi Walikota pada Pilkada Depok 2020 nanti.

Read More

Pradi mengungkapkan, Paslon Nomor Urut 1 yang diusung Koalisi Depok Bangkit, pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2020 ini memiliki misi, yakni mewujudkan Kota Depok Mengayomi Semua, Modern dan Berbudaya.

“Kami ingin menjadikan Depok sebagai kota yang memberikan layanan, perlindungan dan rasa aman, kesejahteraan kepada semua warga tanpa diskriminasi, memudahkan warga mengakses layanan, perlindungan, rasa aman, kesejahteraan pada semua warga tanpa diskriminasi,” kata Pradi, Jumat (23/10).

Kemudian, lanjut Pradi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok ini, misi yang diusung Pradi-Afifah adalah membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik, mewujudkan sumber daya manusia kota Depok sehat, cerdas, berdaya saing, dan bahagia, harmonisasi sarana dan prasarana kota dengan memperhatikan daya dukung kota, membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran dan memiliki kesadaran dalam memelihara kota dan kehidupan bermasyarakat.

“Yang kelima adalah memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha,” tuturnya.

Sedangkan, program unggulan yang dibawa Pradi-Afifah yakni, RW Membangun: Alokasi hingga Rp 500 juta untuk pembangunan di setiap RW di kota Depok, Angkutan Massal dan BUMD Transportasi: Penyediaan angkutan massal dan integrasi transportasi Depok dengan Jabotabek untuk mengurangi kemacetan di bawah pengelolaan BUMD Transportasi.

Selanjutnya, berobat gratis, dimana setiap warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di kelas lll RSUD dan Puskesmas cukup dengan menunjukkan KTP Elektronik Depok, menambah jumlah sarana prasarana pendidikan sesuai dengan rasio kebutuhan, insentif siswa berprestasi dan siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, meningkatkan insentif untuk RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Posbindu.

“Kemudian, Mal Pelayanan Publik, atau layanan pembuatan dokumen kependudukan dan perizinan dilakukan satu atap dengan cepat dan bebas pungli, pasar sehat dan modern di setiap kecamatan, mencetak 10.000 pengusaha baru,  membangun Pusat Kebudayaan Daerah.

Dan terakhir mendorong ekonomi kerakyatan dan UMKM dengan membangun pusat logistik dan bekerja sama dengan online marketplace,” tuturnya.

Sehingga, kata Pradi, untuk mewujudkan hal tersebut, selain dibantu organisasi perangkat daerah (OPD), pihaknya pun akan turun langsung memastikan program itu dapat berjalan sesuai harapan.

“Misalnya, saya bisa berkantor di kelurahan, yang merupakan kepanjangan Pemkot Depok yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Bagi saya enggak masalah berkantor dimana saja, bersentuhan dengan masyarakat adalah anugerah karena bisa langsung mendengar keluhan mereka,” katanya.

Dengan begitu, sambung Pradi, pihaknya dapat memantau langsung program tersebut berjalan atau tidak, sambil menampung aspirasi warga, baik saran atau kritikan yang konstruktif untuk peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat.

“Tentunya, ini demi pemerataan pembangunan di Kota Depok. Saya juga memohon dukungannya dari masyarakat datang ke TPS dan pilih pemimpin sesuai hati nurani,” tutup Pradi.(mia/WD)

Related posts